1. Ada Penetapan Pengadilan Negeri
2. Identitas Pemohon
3. Surat Ijin Penghunian dari Pemerintah setempat
4. Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan

1. BHP Surabaya menerima permohonan tentang Afwezig
2. BHP Surabaya mengumumkan di Surat Kabar (Nasional dan Lokal)
3. BHP Surabaya melakukan peninjauan lokasi
4. BHP Surabaya melakukan koordinasi dengan Kejari setempat, BPK, Pengadilan Negeri Setempat dan BPN terkait Afwezig tersebut.
5. BHP Surabaya melakukan pendaftaran Harta
6. BHP Surabaya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pemohon/Penghuni
7. BHP Surabaya mengajukan ijin pelaksanaan penjualan ke Ditjen AHU
8. BHP Surabaya mendampingi Tim bersama Ditjen AHU untuk meninjau lokasi
9. BHP Surabaya mengajukan Penetapan Ijin Jual dan Penunjukan Tim Penilai ke PN Setempat
10. BHP Surabaya mendampingi Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap obyek Afwezig
11. BHP Surabaya mengajukan surat ijin penjualan ke Menteri melalui Ditjen AHU
12. BHP Surabaya bersama pemohon menandatangani pengikatan jual beli di hadapan Notaris
13. BHP Surabaya mengirim laporan pelaksanaan penjualan obyek Afwezi

1 Tahun

2.5 i hasil penjualan Harta Kekayaan tetap / bergerak 

1. 7% Pelaksana harta tak terurus
2. 3.5 % Selaku pengurus harta peninggalan tak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian 

Akta Jual Beli

08113531624