1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
4. Bagi tindak pidana korupsi harus membayar lunas denda dan uang pengganti.
5. Bagi tindak pidana terorisme harus menyatakan ikrar kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
7. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
8. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
9. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
10. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
11. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
13. syarat tambahan bagi WNA : 1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia; 2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan 3) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
14. Bagi tindak pidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan T erorisme
15. Bagi tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti

1. UPT Generate permohonan usulan, melengkapi inputan data dan dokumen, peserta sidang, kontrol sidang, verifikasi sidang, upload surat pengantar, konsolidasi
2. KANWIL Jangka waktu maksimal 2 hari sejak usulan diterima dari upt, verifikasi usulan
3. DITJEN PAS Jangka waktu maksimal 3 hari sejak usulan diterima, verifikasi usulan UPT, input usulan persetujuan, penginputan nomor dan tanggal persetujuan Dirjen, penandatanganan elektronik Dirjen, otorisasi persetujuan
4. UPT Terima data dari pusat, cetak SK

1. Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
2. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Cuti Bersyarat Narapidana

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Nomor HP : 082241719371