1. 1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. 5. Izin lokasi
5. 6. Izin lingkungan
6. 7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah Kabupaten/Kota dari Bupati/Wali Kota
7. 8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah Provinsi dari Gubernur; Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. 9. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
9. 10. Hak Guna Usaha
10. 11. Pernyataan mengenai : a. Rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: - paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan - perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunanpaling sedikit 30% (t iga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan - paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; b. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; c. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan; d. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; e. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; f. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

1. 1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. 2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Officeuntuk diverifikasi
4. 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

125 Menit

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :

• Telp/SMS : 081240211539
• Website   : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
• Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com