1. Masa Hukuman Pidana minimal 1 Tahun 7 Bulan
2. Penjamin wajib membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan Materai 6.000
3. Telah menjalani paling sedikit 1/2 dari masa pidana
4. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
5. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
6. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan anak binaan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen :
8. a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
9. b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
10. c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapa
11. d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak binaan yang bersangkutan
12. e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala LPKA KelasII Bengkulu
13. f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA Kelas II Bengkulu
14. g. Surat pernyataan dari anak binaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum selama masa percobaan
15. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

1. Wali/ Asesor anak binaan mengajukan nama anak binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas
2. Mengajukan permohonan kepengurusan program reintegrasi berupa Pembebasan Bersyarat, membuat jaminan PB, membuat surat pernyataan permohonan PB oleh anak binaan dan Penjamin
3. Petugas Menyiapkan & menyusun berkas usulan PB beserta dokumen pelengkap, menginput nama-nama anak binaan ke dalam usulan Integrasi PB Online
4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas untuk di scan dan di upload pada masing-masing nama anak binaan untuk diusulkan pada daftarusulan sidang TPP
5. Melakukan verifikasi data (disetujui/ditunda/ditolak) sesuai hasil sidang TPP dan diajukan ke Superviso
6. Melakukan pengecekan semua data sesuai hasil sidang TPP
7. Petugas Bapas melakukan Sidang Litmas
8. Melengkapi usulan dengan nomor surat dari bagian umum dan mengirim semua usulan PB ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tembusan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
9. LPKA Kelas II Bengkulu menerima SK Pemberian PB dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
10. LPKA Kelas II Bengkulu melaksanakan SK Pemberian PB

Waktu layanan paling lama 1 bulan/sampai seluruh persyaratan terpenuhi

Tidak dipungut biaya

Layanan Reintegrasi: Pembebasan Bersyarat (PB)

website pengaduan : www.lapor.go.id
email pengaduan : lpkaklas2bengkulu@gmail.com
nomor pengaduan : 0816391914