1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
5. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan
7. aporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan
9. salinan register F dari Kepala
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
12. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas
3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
4. Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas
7. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
8. Menunggu SK Terbit

Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) dilakukan dalam jangka waktu yang dibagi sebagai berikut :

1. Pengumpulan berkas di UPT

2. Pengusulan berkas melalui aplikasi SDP diUPT maksimal 2 hari kerja

3. Verifikasi berkas SDP di Kanwil maksimal 2 hari kerja sejak usulan dari upt diterima

4. Verifikasi berkas SDP di ditjen maksimal 3 hari kerja sejak usulan dari Kanwil

5. SK diterbitkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tidak dipungut biaya

SK Pembebasan Bersyarat (PB) Warga Binaan Pemasyarakatan

Layanan Pengaduan melalui Pengelola SDP di UPT atau Hotline Direktorat Jenderal Pemasyarakatan