Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Diatas 2.000 s/d 6.000

  1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala DPM & PTSP NTB;
  2. Memperbaharui Izin Lingkungan atau SPPL;
  3. Pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan.
  4. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

  1. Menyerahkan Persyaratan di front office
  2. Diverifikasi oleh petugas Front Office
  3. Jika Berkas tidak Lengkap di kembalikan kepomohon
  4. Jika berkas Lengkap akan proses penerbitan izin
  5. Penandatanganan Dokumen Perizinan
  6. Penomoran Dokumen Perizinan
  7. Penyerahan Dokumen Perizinan Kepemohon

Jangka waktu yang diperlukan dalam pembuatannya 1 s/d 5 hari kerja

Tidak dipungut biaya

Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Diatas 2.000 s/d 6.000

Bisa langsung kekantor kami atau melalui daring di akun sosmed @dpmptsp.provntb

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store
Unduh

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Diatas 2.000 s/d 6.000"

Pelaksana

Andy Wirawan, SE. MM.

Sub Koordinator Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
I Gusti Bagus Ngurah Weda Gama, SH.

Plt. Sub Koordinator Transportasi/Perhubungan, LHK dan PUPR
Drs. H. Azhar, MM.

Koordinator PTSP
Yus Andana, ST.

Sub Koordinator ESDM dan Perindustrian
Nurul Whardani, SE.

Sub Koordinator Ketenagakerjaan dan Pendidikan