1. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
2. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
3. Surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Jaksa Agung
4. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksanaan ibadah umroh/biro perjalanan

1. Klien/kuasa hukum/keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar negeri kepada Kepala Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan pembimbing kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar negeri
3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi ke luar negeri
4. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota/luar negeri melalui pembimbing kemasyarakatan

1. Untuk di Bapas, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak

2. Untuk di Kanwil, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjenpas atau ditolak

3. Untuk di Ditjenpas, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

4. Untuk di kementerian, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah mendapat rekomendasi TPP Pusat, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Menteri Hukum dan HAM untuk Klien Pemasyarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

1. Publik menyampaikan pengaduan sarana yang disediakan Bapas, Kanwil, Ditjenpas, dan/atau kementerian

2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas, Kakanwil, Dirjenpas, dan/atau Menteri

3. Kepala Bapas, Kepala Kanwil, Dirjenpas, dan Menteri menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan