1. surat permohonan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan;
2. menunjukkan Surat Keterangan Bebas;
3. menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
4. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas;
5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak dan mengambil antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan legalisasi SKB PPh Pasal 21/22/23 beserta dokumen pendukung.
4. Petugas TPT meneliti dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dokumen dikembalikan kepada Wajib Pajak.
5. Apabila telah sesuai, Petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Petugas melegalisasi dokumen SKB PPh Pasal 21/22/23, dan membubuhkan cap legalisasi pada salinan SKB tersebut.
7. Petugas menyerahkan dokumen legalisasi kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun pos sesuai SOP yang berlaku.
8. Proses Selesai.

Paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima

Tidak dipungut biaya

Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21/22/23 yang telah dilegalisasi

Kring Pajak 1500200
Faksimile : (0271) 6491281
Email : pengaduan@pajak.go.id
Twitter : @kring_pajak
Website : pengaduan.pajak.go.id
Chat Pajak : www.pajak.go.id
Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya