1. surat permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
2. fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
3. laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah;
4. daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
5. laporan keuangan tahun buku terakhir;
6. telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung surat tersebut dengan menyerahkan BPS asli.
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Jawaban Surat Permohonan dari Wajib Pajak
9. Proses selesai.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya