1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan

Sejak SKPP diterima lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.