1. 1. Surat Permintaan bermaterai
2. 2. Akte Tanah dan IMB (fc)
3. 3. Akte Pendirian Yayasan
4. 4. KTP Penanggung Jawab (fc
5. 5. Hasil Studi Kelayakan Sekolah
6. a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah
7. b. Bentuk dan nama sekolah
8. c. Lokasi sekolah dan dukungan Masyarakat
9. d. Sumber peserta didik
10. e. Guru dan tenaga kependidikan dan rencana pengembangannya
11. f. Sumber pembiayaan selama lima tahun (5 Tahun) dilengkapi infestasi penyelenggaraan, oprasional dan proyeksi aliran dana
12. g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan Pendidikan
13. h. Peta Pendidikan
14. i. Kesimpulan Studi Kelayakan
15. 6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS): Visi dan Misi, kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, rencana pertahapan pelaksanaan
16. 7. SK Kepala sekolah dari yayasan
17. 8. Surat keputusan penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
18. 9. Kurikulum dan program kegiatan mengajar
19. 10. Surat persetujuan dari masyarakat / sekolah sekitar
20. 11. Daftar tenaga kependidikan dengan Menampilkan ijazah yang telah di lengalisir (fc)
21. 12. Daftar tenaga non kependidikan dan lainnya dengan melampirkan ijazah yang telah di legalisir (fc)
22. 13. Data Ruang: Ruang guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang kelas, wc, perpustakaan.
23. 14. Data investaris sekolah.
24. 15. Denah Sekolah
25. 16. Peta Pendidikan Kecamatan.
26. 17. Dukungan dan rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
27. 18. Dukungan dan Rekomendasi Kecamatan Setempat.
28. 19. Dukungan dan Rekomendasi Kelurahan / Desa Setempat.

1. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
2. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
3. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
4. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
5. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
6. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
7. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

email pengaduan: pengaduan@dpmptsp.go.id Nomor pengaduan : 08117779727