1. A. Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
2. 1. Surat Permohonan
3. 2. Akta Pendirian dan/ atau perubahan terakhir
4. 3. Bukti Pengesahan Sebagai Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan hak Asasi manusia
5. 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. 6. Nomor Pokok Wajub Pajak (NPWP) Badan Hukum
8. 7. Surat Keterangan Domisili yang Dikeluarkan Oleh Pejabat yang Berwenang
9. 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban Sebagai Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Bermeterai, dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan
10. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Memiliki dan/atau Bekerja Sama Dengan Pihak Lain yang Mampu Menyediakan Fasilitas Pemeliharaan kendaraan Bermotor, Bermeterai, dan Ditandatangani Pimpinan Perusahaan
11. 10. Surat Perjanjian Antara Pemilik Kendaraan atau Anggota Koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang Berbentuk Badan Hukum Koperasi
12. 11. Memiliki dan/atau Menguasai Tempat Penyimpanan Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Mampu Menampung Sesuai Jumlah Kendaraan yang Dimiliki dan Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah daerah Setempat yang Menyatakan Luasnya Mampu Menyimpan Kendaraan sesuai dengan Jumlah Kendaraan yang Dimiliki
13. 12. Rencana Bisnis (Business Plan) Perusahaan Angkutan Umum yang Dituangkan dalam bentuk Dokumen
14. 13. Surat Pernyataan Memiliki Paling Sedikit 5 (Lima) Kendaraan.
15. 14. Rekomendasi izin operasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dimana kendaraan tersebut beroperasi.
16. B. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
17. 1. STNK yang masih berlaku,
18. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
19. 3. Fc. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
20. C. Kartu Pengawasan (KP)
21. 1 STNK yang masih berlaku,
22. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
23. 3. Fc Izin Penyelenggaraan Angkutan
24. A. Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
25. 1. Surat Permohonan
26. 2. Akta Pendirian dan/ atau perubahan terakhir
27. 3. Bukti Pengesahan Sebagai Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan hak Asasi manusia
28. 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
29. 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
30. 6. Nomor Pokok Wajub Pajak (NPWP) Badan Hukum
31. 7. Surat Keterangan Domisili yang Dikeluarkan Oleh Pejabat yang Berwenang
32. 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban Sebagai Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Bermeterai, dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan
33. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Memiliki dan/atau Bekerja Sama Dengan Pihak Lain yang Mampu Menyediakan Fasilitas Pemeliharaan kendaraan Bermotor, Bermeterai, dan Ditandatangani Pimpinan Perusahaan
34. 10. Surat Perjanjian Antara Pemilik Kendaraan atau Anggota Koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang Berbentuk Badan Hukum Koperasi
35. 11. Memiliki dan/atau Menguasai Tempat Penyimpanan Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Mampu Menampung Sesuai Jumlah Kendaraan yang Dimiliki dan Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah daerah Setempat yang Menyatakan Luasnya Mampu Menyimpan Kendaraan sesuai dengan Jumlah Kendaraan yang Dimiliki
36. 12. Rencana Bisnis (Business Plan) Perusahaan Angkutan Umum yang Dituangkan dalam bentuk Dokumen
37. 13. Surat Pernyataan Memiliki Paling Sedikit 5 (Lima) Kendaraan.
38. 14. Rekomendasi izin operasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dimana kendaraan tersebut beroperasi.
39. B. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
40. 1. STNK yang masih berlaku,
41. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
42. 3. Fc. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
43. C. Kartu Pengawasan (KP)
44. 1 STNK yang masih berlaku,
45. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
46. 3. Fc Izin Penyelenggaraan Angkutan
47. A. Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
48. 1. Surat Permohonan
49. 2. Akta Pendirian dan/ atau perubahan terakhir
50. 3. Bukti Pengesahan Sebagai Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan hak Asasi manusia
51. 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
52. 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
53. 6. Nomor Pokok Wajub Pajak (NPWP) Badan Hukum
54. 7. Surat Keterangan Domisili yang Dikeluarkan Oleh Pejabat yang Berwenang
55. 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban Sebagai Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Bermeterai, dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan
56. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Memiliki dan/atau Bekerja Sama Dengan Pihak Lain yang Mampu Menyediakan Fasilitas Pemeliharaan kendaraan Bermotor, Bermeterai, dan Ditandatangani Pimpinan Perusahaan
57. 10. Surat Perjanjian Antara Pemilik Kendaraan atau Anggota Koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang Berbentuk Badan Hukum Koperasi
58. 11. Memiliki dan/atau Menguasai Tempat Penyimpanan Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Mampu Menampung Sesuai Jumlah Kendaraan yang Dimiliki dan Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah daerah Setempat yang Menyatakan Luasnya Mampu Menyimpan Kendaraan sesuai dengan Jumlah Kendaraan yang Dimiliki
59. 12. Rencana Bisnis (Business Plan) Perusahaan Angkutan Umum yang Dituangkan dalam bentuk Dokumen
60. 13. Surat Pernyataan Memiliki Paling Sedikit 5 (Lima) Kendaraan.
61. 14. Rekomendasi izin operasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dimana kendaraan tersebut beroperasi.
62. B. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
63. 1. STNK yang masih berlaku,
64. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
65. 3. Fc. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
66. C. Kartu Pengawasan (KP)
67. 1 STNK yang masih berlaku,
68. 2. STUK (KIR) yang masih berlaku
69. 3. Fc Izin Penyelenggaraan Angkutan

1. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
2. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
3. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
4. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
5. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
6. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
7. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.
8. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
9. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
10. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
11. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
12. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
13. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
14. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan

• Biaya Pengurusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Rp. 3.500.000,-/ 5 (lima) Tahun • Kartu Pengawasan (KP) Rp. 200.000,- / Kend / Tahun. • Biaya Retribusi mengacu kepada Perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur