1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
4. Sertifikat IKI yang masih berlaku, untuk perpanjangan Sertifikat IKI

1. Penggunajasa mengajukan permohonan secara elektronik dilengkapi dengan persyaratan melalui CKIB Online (http://ckib.bkipm.id)
2. Verifikasi dokumen persyaratan IKI oleh petugas
3. Penyampaian laporan, hasil inspeksi dan surveilan terakhir kepada Kepala Pusat Karantina Ikan
4. Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi penetapan IKI oleh tim Pusat Karantina Ikan
5. Penerbitan dan penandatanganan sertifikat IKI secara elektronik
6. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat IKI

waktu pelayanan 3 hari 1 jam 30 menit (pelayanan dihitung sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)

Tidak dipungut biaya

Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)

Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

 a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:

1.  Website:www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2.  Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3.  Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;
4.  Telepon dan Whatsapp : 0811989011;
5.  Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
6.  Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat Pengendalian Mutu dan UPT KIPM.

b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;

c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;

d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari; 

 e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat ndisi dan permasalahan yang ada