1. Kartu KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Form PPK online, yang substansinya paling sedikit memuat: a) nomor induk berusaha (NIB); b) nama, alamat pengirim dan email; c) nama, alamat penerima dan email; d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan; e) nama komoditas/produk; f) jenis komoditas; g) bentuk dan jumlah kemasan; h) tanggal pengiriman; i) jenis alat angkut; dan j) negara/area tujuan
3. Invoice dan Packing List
4. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP
5. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan: a) Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait; b) Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait look like species; c) SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES
7. Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina
8. Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
9. Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;

1. Penggunajasa menyampaikan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen dan Analisa hasil perikanan oleh petugas
3. Pemeriksaan isi, fisik (stuffing) dan pengujian organoleptik hasil perikanan oleh petugas
4. Penggunajasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan
5. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan / Health Certificate (SKIPP/HC)
6. Penggunajasa menerima SKIPP/HC

Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products Berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing berdasarkan  Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

 a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:

1.  Website:www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2.  Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3.  Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;
4.  Telepon dan Whatsapp : 0811989011;
5.  Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
6.  6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.

b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;

c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;

d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;

e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat