1. Nota Dinas/Disposisi dari user
2. Hasil survei pasar
3. Ketentuan persyaratan pengadaan Barang/Jasa
4. HPS
5. Surat Permintaan Penawaran Harga
6. Surat Penawaran Harga
7. BA Pembukaan, BA Evaluasi dan Negosiasi
8. Penawaran serta Surat Usulan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
9. Draft SPK
10. SPK
11. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
12. BA Serah Terima Barang/Jasa
13. Tagihan Pembayaran / Kuitansi dan Berkas BA Serah Terima Barang
14. SPP
15. SPM
16. SP2D

1. Ka UPT/KPA menerbitkan SK Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
2. Kabag Umum membuat dan mengirimkan Nota Dinas usulan pengadaan barang/jasa
3. PPK menerima Nota Dinas dan membuat Berita Acara Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
4. Pejabat Pengadaan menghubungi perusahaan/penyedia barang/jasa yang kompeten dan mengirimkan permintaan Surat Penawaran Harga
5. Calon penyedia jasa membuat dan mengirimkan Surat Penawaran Harga
6. Pejabat Pengadaan menerima, mengevaluasi dan melakukan negosiasi Surat Penawaran Harga serta mengusulkan pelaksana pekerjaan
7. Pejabat Pengadaan membuat draft Surat Perintah Kerja (SPK)
8. Penyedia barang/jasa menandatangani draft SPK
9. Panitia pemeriksa barang/jasa memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan menandatangani BA Pemeriksaan Pekerjaan/Pengadaan
10. Panitia penerima barang/jasa menerima, mencatat dan menandatangani BA Serah Terima Pekerjaan/Pengadaan dan menyampaikan kepada PPK
11. PPK menerima BA Serah Terima Pekerjaan/Pengadaan dan selanjutnya dilakukan serah terima Barang/jasa dengan penyedia
12. PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani BA Serah Terima, selanjutnya penyedia barang/jasa menyampaikan tagihan pembayaran kepada PPK
13. PPK menerima permintaan pembayaran tagihan dari penyedia dan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada PP-SPM
14. PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN
15. Bendahara pengeluaran mmenerima SPM dan menerbitkan SP2D atas tagihan yang dimintakan pembayarannya oleh PP-SPM sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada PP-SPM
16. PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN
17. PP-SPM menyampaikan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Kasubag Keuangan dan Perlengkapan untuk di dokumentasikan berkas pengadaan Barang/Jasa
18. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan mendokumentasikan berkas pengadaan Barang/Jasa

Tidak dipungut biaya

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
Jl. Enggano No 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, DKI Jakarta, Indonesia
Email: infokarantinapriok@pertanian.go.id
Telp. (021) 43800148, 43800150
Fax (021) 43902124, 43931061
SMS/WA 082311811181