1. DilengkapiSertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan danbagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan

1. 1) Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapan lainnya (dokumen asli) ditujukan kepada Kepala Stasiun melalui Petugas Penerima Dokumen (Pendok); 2) Petugas Pendok menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk; 3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1); 4) Pejabat yang ditunjuk menyerahkan Surat Tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional Karantina Tumbuhan (POPT) untuk melakukan pemeriksaan administratif (Kelengkapan, Kebenaran isi dan Keabsahan Persyaratan); 5) Pejabat Fungsional POPT melaksanakan Tindakan Karantina berdasarkan Surat Tugas (DP-1); 6) Pejabat Fungsional POPT melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di lapangan dan di lanjutkan di Laboratorium serta menerbitkan Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pemeriksaan fisik//kesehatan (DP-5); 7) Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada kepala atau pejabat yang ditunjuk; 8) Pejabat yang ditunjuk menerima laporan hasil tindakan karantina dan disposisi untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya; 9) Pejabat Fungsional POPT menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area (KT-12); 10) Berdasarkan Sertifikat KT-12 bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses pengambilan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12); 11) Petugas Pelayanan menyerahkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) kepada pengguna jasa menunjukan pembayaran PNBP.

1)    Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapan lainnya (dokumen asli) ditujukan kepada Kepala Stasiun melalui Petugas Penerima Dokumen (Pendok);
2)    Petugas Pendok menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk;
3)    Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1);
4)    Pejabat yang ditunjuk menyerahkan Surat Tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional Karantina Tumbuhan (POPT) untuk melakukan pemeriksaan administratif (Kelengkapan, Kebenaran isi dan Keabsahan Persyaratan);
5)    Pejabat Fungsional POPT melaksanakan Tindakan Karantina berdasarkan Surat Tugas (DP-1);
6)    Pejabat Fungsional POPT melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di lapangan dan di lanjutkan di Laboratorium serta menerbitkan Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pemeriksaan fisik//kesehatan (DP-5);
7)    Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada kepala atau pejabat yang ditunjuk;
8)    Pejabat yang ditunjuk menerima laporan hasil tindakan karantina dan disposisi untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya;
9)    Pejabat Fungsional POPT menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area (KT-12);
10)    Berdasarkan Sertifikat KT-12 bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses pengambilan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12);
11)    Petugas Pelayanan menyerahkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) kepada pengguna jasa menunjukan pembayaran PNBP.
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

V. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area KT-12

http://karantinapertanianende.info/pengaduan-masyarakat/