1. Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina ( SP-1 )
2. Persetujuan Ekspor Barang
3. Packing List
4. Bill of Loading
5. Invoice
6. Fumigation Certificate/Sertifikat Perlakuan

1. - Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan Karantina ( SP-1 ) baik secara manual atau elektronik dan dilengkapi dokumen persyaratan jika Negara Tujuan Mensyaratkan. - Petugas yang ditunjuk menerima permohonan mencatat dan mengagendakan serta menyampaikan ke kepala UPT atau pejabat yang diberi kewenangan. - Pejabat Fungsional POPT yang ditunjuk melakukan pemeriksaan administrasi berupa kelengkapan,kebenaran isi,dan keabsahan dokumen persyaratan ( DP 5 ) - Pejabat Fungsional POPT melaksanakan tindakan Karantina Berdasarkan surat tugas DP 1 - Pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa tingkat lapang dan Laboratorium serta menerbitkan laporan hasil pelaksanaan /pengawasan pemeriksaan fisik/kesehatan ( DP 5 ) - Pelaksanaan dan pengawasan tindakan perlakuan ( fumigasi / perlakuan lainnya ) apabila negara tujuan mempersyaratkan - Pejabat fungsional POPT menerbitkan Phytosanitary Certificate ( KT-10 ) - Berdasarkan sertifikat KT-10 bendahara penerima /pembantu bendahara penerima menerbitkan kwitansi sebagai bukti pengguna jasa dalam proses pengambilan sertifikat Karantina ( KT-10 ) - Penerimaan pembayaran jasa karantina ( PNBP ) dari pengguna Jasa - Penyerahan Phytosanitary Certificate KT-10 dengan menunjukkan Kwitansi lunas dari bendahara PNBP

Resiko Rendah  1 jam - 1 Hari

Resiko Sedang  1 Hari - 3 Hari

Resiko Tinggi     3 Hari - 21 Hari

- Biaya Dokumen Serifikat

- Biaya Jasa Pemeriksaan Fisik

- Biaya Perlakuan

- Biaya Pengujian Laboratorium

Sesuai dengan PP nomor 35 Tahun 2016

Phytosanitary Certificate