1. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
2. Data Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
3. SK Dewan Pengupahan Kabupaten
4. SK Apindo

1. Kepala Dinas Nakertranskop-UKM, Pengurus dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten untuk Membahas UMK/UMSK Kabupaten
2. Melaksanakan Sidang/Rapat Dewan Pengupahan untuk Membahas/Meminta masukan Sehubungan dengan Penetapan UMK/UMSK
3. Dewan Pengupahan Kabupaten (Apindo dan SPSI ) Menyepakati Besaran Upah Minimum
4. Ketua Dewan Pengupahan / Kepala Dinas Nakertranskop-UKM mengetahui dan Menyetujui Kesepakatan Antara Apindo dan SPSI tentang Usulan UMK/UMSK
5. Hasil Kesepakatan Direkomendasikan oleh Bupati ke gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur tentang UMK/UMSK

Waktu Pelayanan ini adalah selama 40 hari kerja

Tidak ada Pemungutan Biaya dalam Prosers Pelayanan ini

Peraturan Gubernur Tentang UMK/UMSK

Untuk Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, Via Media elektronik maupun melalui Kotak Saran yang tersedia