1. Akte pendirian yang telah disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
2. Surat Ijin Domisili oleh Desa;
3. Nama, Alamat, Telepon Pengurus dan Anggota;
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Nomor Rekening Bank atas nama LKS/Panti;
7. Status Tanah;
8. Struktur Organisasi/Kepengurusan;
9. Data anggota/anak asuh;
10. Daftar Kegiatan;
11. Nota pendirian yang telah dilegalisir oleh Kades/Lurah, atau Camat

1. Pemohon Perorangan/lembaga mengajukan permohonan ke DPMPT dengan membawa syarat ketentuan;
2. Diadakan Verifikasi data oleh DPMPT;
3. Setelah persyaratan lengkap langsung dilakukan kunjungan lapangan oleh Dinas Sosial melihat kondisi riil lembaga yang di usulkan;
4. Setelah kondisi riil memenuhi syarat DPMPT mengeluarkan surat keterangan Ijin Operasional;

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Ijin Operasional LKS/Panti/Orsos

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan melalui media:

1. Kotak saran dan keluhan, ditempel pada dinding sebelah kanan pintu masuk;

2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat www.sosial.gunungkidulkab.go.id atau melalui kanal aduan https://www.lapor.go.id/

3. Telepon atau faximile: (0274) 394226

4. SMS keluhan melalui kanal aduan e-lapor dengan format GK (spasi) Isi Aduan kirim ke 1708

5. Email: sosial@gunungkidulkab.go.id atau gunungkiduldinsos@gmail.com

Mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan direspon maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat dalam buku pengaduan;

2. Cek di tempat;

3, Koordinasi internal;

4. Koordinasi eksternal;

Tindak lanjut dan solusi permasalahan.