1. Surat Permohonan OPD Pemrakarsa
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah (Hardcopy)
3. File Draft Rancangan Peraturan Daerah (Softcopy)
4. Naskah Akademik/Penjelasan/ Keterangan yang menjadi latar belakang dibentuknya Raperda

1. OPD pemrakarsa mengusulkan draft Raperda sesuai Propemperda;
2. Staf Bagian Hukum melakukan register koreksi;
3. Kabag Hukum mendisposisi draft Raperda untuk dikoreksi
4. Bagian hukum melakukan koreksi draft Raperda secara berjenjang
5. Rapat harmonisasi draft Raperda dengan melibatkan tenaga ahli
6. Perbaikan draft Raperda setelah rapat harmonisasi
7. Sosialisasi pembahasan draft Raperda
8. Penyempurnaan draft Raperda
9. Penyampaian Raperda ke DPRD
10. Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang penetapan jadwal
11. Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda
12. Rapat pembahasan Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah
13. Fasilitasi Raperda oleh Gubernur
14. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda
15. Evaluasi Raperda oleh Gubernur
16. Perbaikan Raperda hasil evaluasi dan pemberian Nomor Register dari Gubernur
17. Paraf koordinasi OPD Pemrakarsa, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda
18. Penetapan Perda oleh Bupati
19. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah oleh Sekda
20. Penomoran dan autentifikasi Perda
21. Penyerahan perda pada OPD pemrakarasa dan pihak terkait

1. OPD pemrakarsa mengusulkan draft Raperda sesuai Propemperda;

2. Staf Bagian Hukum melakukan register koreksi dikerjakan selama 5 menit;

3. Kabag Hukum mendisposisi draft Raperda untuk dikoreksi dikerjakan selama 1 jam;

4. Bagian hukum melakukan koreksi draft Raperda secara berjenjang dikerjakan selama 6 hari;

5. Rapat harmonisasi draft Raperda dengan melibatkan tenaga ahli dikerjakan selama 1 hari;

6. Perbaikan draft Raperda setelah rapat harmonisasi dikerjakan selama 1 hari;

7. Sosialisasi pembahasan draft Raperda dikerjakan selama 1 hari;

8. Penyempurnaan draft Raperda dikerjakan selama 1 hari;

9. Penyampaian ke DPRD dikerjakan selama 1 hari;

10. Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang penetapan jadwal dikerjakan selama 1 hari/sesuai jadwal Rapat Badan Musyawarah;

11. Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda dikerjakan selama 1 hari/sesuai jadwal Rapat Paripurna;

12. Rapat pembahasan Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah dikerjakan selama 1 hari/sesuai jadwal pembahasan;

13. Fasilitasi Raperda oleh Gubernur dikerjakan selama 14 hari//sesuai jadwal Fasilitasi;

14. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda dikerjakan selama 1 hari/sesuai jadwal Rapat Paripurna ;

15. Evaluasi Raperda oleh Gubernur dikerjakan selama 14 hari//sesuai jadwal Evaluasi;

16. Perbaikan Raperda hasil evaluasi dan pemberian Nomor Register dari Gubernur dikerjakan selama 1 hari;

17. Paraf koordinasi OPD Pemrakarsa, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda dikerjakan selama 2 hari;

18. Penetapan Perda oleh Bupati dikerjakan selama 1 hari;

19. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah oleh Sekda dikerjakan selama 1 hari;

20. Penomoran dan autentifikasi Perda dikerjakan selama 30 menit;

21. Penyerahan perda pada OPD pemrakarasa dan pihak terkait dikerjakan selama 15 menit.

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang