1. Fotocopy KTP atau tanda bukti diri yang masih berlaku
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Surat permohonan dari yang bersangkutan
4. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan (STNK)
5. Buku uji berkala (KIR) yang masih berlaku
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (untuk badan usaha)
7. Fotocopy izin usaha kendaraan bermotor yang masih berlaku
8. Asli dan fotocopy izin trayek yang lama (khusus untuk perpanjangan izin dan perpanjangan kartu pengawasan)
9. Fotocopy exploitasi bersama (Badan Usaha) khusus untuk perpanjangan izin
10. Fotocopy pernyataan gabungan (badan usaha) khusus perpanjangan izin
11. Daftar kendaraan/mobil bus (Badan usaha) khusus untuk perpanjangan izin dan perpanjangan kartu pengawasan
12. Rekomendasi kepala Dinas Perhubungan (khusus untuk perpanjangan izin dan perpanjangan kartu pengawasan)
13. Rekomendasi kepala terminal asal dan tujuan
14. Fotocopy kartu pengawasan (khusus untuk perpanjangan izin dan perpanjangan kartu pengawasan)

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Petugas Front Office (FO) pada Seksi Pelayanan Perizinan memeriksa kelengkapan berkas secara komputerisasi dengan menggunakan format kelengkapan berkas. Dari pemeriksaan berkas, petugas akan merekomendasikan: c. Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas d. Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office,berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan membuat dan menetapkan jadwal survei sesuai dengan format yang ada, serta membuat surat tugas kepada tim teknis untuk ditetapkan oleh Kepala DPMNAKERTRANS
4. Tim Teknis melaksanakan survei lapangan untuk kelayakan lokasi berdasarkan format yang ada. Dari hasil survei, tim akan merekomendasikan: o Jika lokasi tidak layak, maka tim teknis membuat Berita Acara Ketidaklayakan lokasi sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kepada petugas back office. Petugas membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Izin yang ditandatangani oleh kepala DPMNAKERTRANS dengan format yang ada dan diberikan kepada pemohon. o Jika lokasi layak, maka tim teknis membuat Berita Acara Kelayakan sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kepada petugas back office.
5. Petugas back office membuat Draft Surat Keputusan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
6. Draft Surat Keputusan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian ditetapkan oleh Kepala DPMNAKERTRANS.
7. Petugas Fornt Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil
8. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

5 Hari

Tarif retribusi izin trayek berdasarkan jumlah kursi penumpang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Izin Trayek

SK Izin Trayek