1. Berkas penilaian prestasi kerja dan pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja dan masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

1. Pengelola kepegawaian OPD memasukkan berkas pengajuan penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja ke resepsionis BKD
2. esepsionis menerima,membaca,mencatat berkas pengajuan penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja dan meneruskan ke Kepala Badan
3. Kepala BKD menyetujui dan memerintahkan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan untuk menindak lanjuti permohonan dimaksud
4. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan memerintahkan kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II untuk memeriksa berkas dan segera menindaklanjuti
5. Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II memerintahkan staf untuk memproses pengajuan penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja ke Bupati dan Sekretaris Daerah
6. staf melakukan pemeriksaan berkas kemudian membuat surat pengantar kepada Bupati atau Sekretaris Daerah
7. Berkas pengajuan penandatangan penilaian prestasi kerja diterima dan ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah
8. Staf mengambil berkas pengajuan kemudian menyimpan arsip penilaian prestasi kerja serta menghubungi pengelola kepegawaian OPD tersebut

BKD Kabupaten Lumajang memfasilitasi penandatanganan penilaian prestasi kerja Kepala OPD,   pejabat atau PNS lain kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai atau atasan pejabat penilai

Tidak dipungut biaya

Dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP)