1. Surat permohonan
2. FC akta pendirian perusahaan
3. FC NPWP Perusahaan
4. Domisili Perusahaan
5. FC KTP pemilik atau penanggung jawab
6. Bukti kepemilikan kapal (Gross Akta Kapal /Surat Ukur/ sertifikat keselamatan pelayaran yang masih berlaku ).
7. Copy surat kapal.
8. Surat keterangan sanggup menjadi anggota asosiasi.
9. Daftar personil perusahaan
10. Daftar inventaris perusahaan
11. rekomendasi dari Adpel/Kanpel.

1. Membawa surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.
3. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
4. Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001.

DInas PTSP Prov. Papua Barat

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)

Dinas PTSP Prov. Papua Barat