1. Dokumen yang akan diserahkan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. 1. pemberhentian dewan pengawas/direksi (PDAM, aneka usaha dan BPR) a. meninggal dunia - BUMD mengirim surat ke Walikota terkait kekosongan jabatan - Walikota perintahkan Kepala Bagian Perekokesra untuk memproses membuat SK Pemberhentian b. masa jabatan berakhir - Dewas/Direksi menyampaikan laporan paling lambat 3 bulan sebelum jabatan berakhir dan melaporkan sisa pelaksanaan tugas paling lambat 1 bulan sebelum jabatan berakhir - Walikota perintahkan Kepala Bagian Perekokesra untuk memproses membuat SK Pemberhentian c. Diberhentikan sewaktu waktu - Walikota memberikan SK Pemberhentian
2. 2. Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas/Direksi a. PDAM dan Aneka Usaha - mengirim berkas seleksi administrasi ke bagian prekokesra - ikut tes UKK (jika lolos) - tes wawancara akhir (jika lolos) b. BPR - mengirim berkas seleksi administrasi ke bagian prekokesra - ikut tes UKK (jika lolos) - tes wawancara akhir (jika lolos) - fit and proper tes di OJK (jika lolos)

kurang lebih proses dari awalhingga selesai 1 bulan

biaya dibebankan pada BUMD penyelenggara

administrasi pengangkatan dan pemberhentian direksi/dean pengawas BUMD

• Datang langsung
• Rizky Dwi Akbar Aprilian, S.STP

     (Kasubag Pembinaan BUMD)

• Telepon : 0351 (462756) ex 251
• Email : perekonomian.kotamadiun@gmail.com