1. 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); ;
2. 2) Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS; 3) Salinan Izin TUKS; 4) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
3. 2) Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS;
4. 3) Salinan Izin TUKS;
5. 4) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
6. 5) Berita acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a) bahwa fasilitas TUKS tidak mengalami perubahan dari Izin sebelumnya; b) bahwa dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta teknis kepelabuhanan, Tersus masih layak digunakan;

1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

Tidak dipungut biaya

Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional yang dicetak dengan kertas F4, concort, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)