1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. e. Persyaratan administrasi : 1) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; 2) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 3) surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 4) surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi.
6. Persyaratan teknis: 1) memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 2) menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen; 3) menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.

1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP)

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)