No. SK: Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020
7 Hari 4 Jam
Retribusi yang besarnya diatur Perda 11 Tahun 2011 Jo. Perda 7 Tahun 2015.
a. Izin Operasi Baru
1) Kelas Ekonomi
- Kapasitas 1 s/d 8 penumpang Rp. 600.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 9 s/d 16 penumpang Rp. 700.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 17 s/d 28 penumpang Rp. 850.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas diatas 28 penumpang Rp. 950.000,00 per 5 tahun
2) Kelas Executif
- Kapasitas 1 s/d 8 penumpang Rp. 800.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 9 s/d 16 penumpang Rp. 850.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 17 s/d 28 penumpang Rp. 950.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas diatas 28 penumpang Rp. 1.050.000,00 per 5 tahun
b. Perpanjangan Izin
1) Kelas Ekonomi
- Kapasitas 1 s/d 8 penumpang Rp. 250.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 9 s/d 16 penumpang Rp. 275.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 17 s/d 28 penumpang Rp. 150.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas diatas 28 penumpang Rp. 350.000,00 per 5 tahun
2) Kelas Non Ekonomi
- Kapasitas 1 s/d 8 penumpang Rp. 300.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 9 s/d 16 penumpang Rp. 350.000,00 per 5 tahun
- Kapasitas 17 s/d 28 penumpang Rp. 400.000,00 per 5 tahun
Kapasitas diatas 28 penumpang Rp. 500.000,00 per 5 tahunIzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang dicetak dengan kertas F4, concort, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456
4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441
5) Faximile : (0561) 769472
6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id
7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App StoreFront Office
Front Office
ANALIS DOKUMEN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANALIS DOKUMEN PERIZINAN BIDANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN WILAYAH I PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FASILITATOR KEMITRAAN, SEKSI FASILITASI KERJASAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU