1. a. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-
2. b. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000;
3. c. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
4. 1) Surat Penetapan Badan Usaha sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum sesuai PP 6 Tahun 2017 dan Perpres 38 Tahun 2015;
5. 2) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
6. 1) sertifikatuji pertamakelaikan prasarana perkeretaapian;
7. 2) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian;
8. 3) tersedianya petugasatau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;
9. 4) memiliki/menguasai pera latan untuk perawatan prasarana perkeretaapian;
10. 5) membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office; a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Memenuhi komitmen/tanpa komitmen;
4. d. Menerima Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial.

Tidak dipungut biaya

Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang dicetak dengan kertas F4, concort, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)