1. a. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-
2. b. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000;
3. c. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
4. 1) Surat Penetapan Badan Usaha sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum sesuai PP 6 Tahun 2017 dan Perpres 38 Tahun 2015;
5. 2) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
6. 1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL /UPL;
7. 2) rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan: a) perencanaan; b) perancangan; c) perhitungan teknis material dan komponen.
8. 3) gambar teknis yang merupakan gambar desainyang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang akan dibangun (denah, tapak , dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar (yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian);
9. 4) data lapangan;
10. 5) jadwal pelaksanaan;
11. 6) spesifikasi teknis (yang disahkan oleh Dirjen Perkeretaapian);
12. 7) metode pelaksanaan : a) lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan; c) system pengamanan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; d) peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; e) jumlahdan kualifikasi sumberdaya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan.
13. 8) izin mendirikan bangunan;
14. 9) telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10(sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.

1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Memenuhi komitmen/tanpa komitmen;
4. d. Menerima Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial.

Tidak dipungut biaya

Izin Pembangunan Perkeretaapian Umum yang dicetak dengan kertas F4, concort, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.