1. Pencabutan perizinan dilakukan berdasar : permohonan dari perusahaan, usulan dari DPMPTSP Provinsi Sulsel atau Dis. PMPTSPTK, tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan/usulan pembatalan/ pencabutan perizinan penanaman modal dari perusahaan kepada Dis. PMPTSPTK Kepulauan Selayar;
3. Keputusan RUPS;
4. Fotokopi pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
6. LKPM periode terakhir; dan
7. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan bermaterai untuk pembatalan / pencabutan Perizinan penanaman modal;
2. Pemeriksaan berkas dan input data pemrosesan pembatalan/ pencabutan izin via spipise;
3. Sesuai kewenangannya, Kepala DIS. PMPTSPTK menerbitkan pembatalan/ pencabutan perizinan penanaman modal; dan
4. Penyerahan surat pencabutan/ penutupan perusahaan.

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Sertifikat