1. Surat Permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Draft UKL-UPL yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (dalam bentuk softcopy dan hardcopy);
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
4. Persetujuan teknis air limbah, emisi, rincian teknis penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
5. Profil usaha/kegiatan.

1. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan melakukan penapisan mandiri dan/atau meminta arahan penapisan jenis dokumen lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan surat permohonan persetujuan lingkungan dilampiri persyaratannya;
3. Petugas layanan menerima dokumen permohonan persetujuan lingkungan beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengumumkan secara tertulis permohonan persetujuan lingkungan UKL-UPL di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apabila persyaratan administrasi telah lengkap dan dipublikasikan selama 5 (lima) hari kerja dan menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga yang berpotensi terpapar dampak melalui website https://dlh.pemalangkab.go.id;
5. Tim Pemeriksa melakukan pengecekan langsung ke lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
6. Pemeriksaan Substansi Dokumen UKL-UPL melalui rapat koordinasi Tim Teknis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap;
7. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan Dokumen UKL-UPL sesuai dengan masukan dan arahan Tim Teknis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi perbaikan diterima; dan
8. Dokumen UKL-UPL yang secara substansi telah sesuai dengan arahan/masukan dan ketentuan yang berlaku dapat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Lingkungan (Persetujuan UKL-UPL) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

1. Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman permohonan persetujuan lingkungan dipublikasikan, Masyarakat terdampak usaha dan/atau kegiatan menyampaikan saran dan masukan; 
2. Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi harus sudah dilakukan uji subtansi;
3. Maksimal 5 (lima) hari kerja Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan harus menyampaikan perbaikan Draft UKL-UPL; 
4. Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah Revisi UKL-UPL dinyatakan benar secara substansi harus diberikan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan/Penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ UKL-UPL

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pemohon mengajukan keluhan secara lisan/tertulis ⇒ Diterima petugas pelayanan ⇒ Tim pengelola pengaduan (mendokumentasikan, menyelia, melaporkan kepada pimpinan) ⇒ Tim pengelola pengaduan mengagendakan rapat internal, melaporkan kepada Pimpinan ⇒ Pimpinan mengambil keputusan penyelesaian pengaduan ⇒ Rencana tindak lanjut penyelesaian ⇒ Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan masyarakat kepada pengadu

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya

Website       : http://dlh.pemalangkab.go.id/

Email          : klh_pemalangkab@yahoo.com

Telp./Fax    : (0284) 322 121

Twitter        : @DLH_Pml

Instagram : @dlhpemalang