1. Dokumen Kerangka Acuan: Membuat permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan dengan melampirkan: a. Bukti formal/surat yang menyatakan rencana lokasi sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dari: 1) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada di wilayah darat 2) Instansi yang berwenang (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) apabila rencana usaha dan/atau berada pada zona ruang laut (0-12 mil laut) 3) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada wilayah darat dan zona ruang laut (0-12 mil laut) b. Bukti formal/surat yang menyatakan kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari Bupati/Walikota/Instansi yang berwenang. c. Surat kejelasan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak temasuk Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dari Dinas Kehutanan Prov atau Kab/Kota. d. Bukti registrasi kompetensi bagi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. e. Bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal (1 org KTPA dan 2 org ATPA) dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Lingkungan Hidup (INTAKINDO) f. Bukti dokumentasi pengumuman pada media lokal dan/atau surat kabar nasional g. Bukti konsultasi publik berupa foto yang bisa diverifikasi dan resume/notulen hasil konsultasi publik h. Nama perwakilan masyarakat yang akan diundang pada rapat komisi penilai Amdal i. Surat pernyataan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dan melampirkan daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal) Dokumen Andal dan RKL-RPL:
2. Menyampaikan surat Permohonan Izin Lingkungan dan penilaian Andal dan RKL-RPL dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Dokumen pendirian usaha b. Profil usaha

1. PROSEDUR PELAYANAN AMDAL (KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN / SKKL DAN IZIN LINGKUNGAN)

55 (LIMA PULUH LIMA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi. Adapun rincian hari kerjanya sebagai berikut:

• 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
• 50 Hari Kerja pada OPD & PTSP

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT