1. 1. Surat Permintaan Izin Perceraian
2. 2. Surat Nikah
3. 3. SK Pangkat Terakhir
4. 4. Kartu Keluarga
5. 5. Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri
6. 6. Surat Keputusan/Pernyataan/Keterangan jika alasannya : ? Salah satu pihak berbuat zinah: Keputusan Pengadilan, Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu ? Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan: Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan ? Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah: Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; ? Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus: Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ? Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain: hasil visum et repertum dari dokter Pemerintah ? Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi permohonan ijin perceraian;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum ASN Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;
3. PNS menunggu proses administrasi selama kurang lebih 3 bulan.
4. PNS menerima SK pemberian ijin perceraian.

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung paling lama 2 minggu

Tidak dipungut biaya

SK pemberian Ijin Perceraian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

• Datang langsung
• Kotak saran/pengaduan
• Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahhmad Yani, Pontianak

• Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
• Faks : (+62561) 730062

1. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

• Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
• Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar

3. Petugas  Pengelolaan  Pengaduan / Kasubbag   Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahaan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

4. Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.