1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur
2. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota
3. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta
4. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan
5. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
6. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices)
7. pernyataan akan melakukan kemitraan

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Tidak ada biaya

Izin Usaha Peternakan

1.  Kotak Saran

2.  www.lapor.go.id