1. Fotocopy KTP Penanggungjawab usaha / kegiatan;
2. Fotocopy NPWP usaha / kegiatan (jika tidak ada bisa diganti dengan NPWP usaha / kegiatan);
3. Dokumen pendirian usaha / kegiatan (Akta Pendirian / Akta Perubahan / Surat Keterangan dari instansi yang berwenang);
4. Fotocopy SIUP & TDP usaha / kegiatan (jika ada);
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili usaha / kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Kelurahan / Camat di lokasi usaha / kegiatan;
7. Fotocopy legalitas status lahan yang ditempati usaha / kegiatan,
8. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga di sekitar lokasi usaha / kegiatan (tanda tangan tetangga sekitar lokasi usaha / kegiatan);
9. Profil usaha / kegiatan;
10. Denah lokasi usaha / kegiatan;
11. Dokumentasi foto lokasi usaha / kegiatan;
12. Dokumentasi foto peralatan / utilitas yang mendukung usaha / kegiatan;
13. Dokumentasi foto Prasarana - Sarana Sanitasi di lokasi usaha / kegiatan;
14. Dokumentasi foto usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan (untuk usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan);
15. Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);

1. Pemrakarsa mengisi blanko Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. Petugas Helpdesk akan memanggil penyedia dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Pemrakarsa menyatakan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai;
4. Apabila berkas lengkap maka helpdesk menyerahkan berkas permohonan kepada tim pengarah SPPL untuk diproses lebih lanjut;
5. Tim pengarah SPPL memeriksa ulang kelengkapan berkas permohonan dan melakukan survey lapangan jika diperlukan kemudian membuat berita acara pemeriksaan;
6. Bila Berita Acara sudah selesai ditandatangani oleh tim pengarah SPPL, maka akan dibuatkan surat Rekomendasi SPPL dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
7. Petugas helpdesk menerima dan menyampaikan lembar persetujuan kepada Penyedia barang/jasa;

1. Pemrakarsa mengisi  blanko Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. Petugas Helpdesk akan memanggil penyedia dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Pemrakarsa menyatakan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai;
4. Apabila berkas lengkap maka helpdesk menyerahkan berkas permohonan kepada tim pengarah SPPL untuk diproses lebih lanjut;
5. Tim pengarah SPPL memeriksa ulang kelengkapan berkas permohonan dan melakukan survey lapangan jika diperlukan kemudian membuat berita acara pemeriksaan;
6. Bila Berita Acara sudah selesai ditandatangani oleh tim pengarah SPPL, maka akan dibuatkan surat Rekomendasi SPPL dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
7. Petugas helpdesk menerima dan menyampaikan lembar persetujuan kepada Penyedia barang/jasa;

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)