1. Surat Permohonan
2. Berdomisili dan berkantor dalam wilayah Kabupaten/kota
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, seperti : BUMN atau BUMD, Perorangan Warga Negara Indonesia, Akta Badan Hukum Koperasi bagi pemohon trayek dan Tanda Jati Diri/Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan
5. Surat Domisili Perusahaan dari Kepala Kampung
6. Fotocopy SITU
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Penyimpangan Kendaraan
8. Memiliki/menguasai skurang-kurangnya 5 kendaraan sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyarataan teknis dan layak jalan.

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas oleh petugas
3. Pemeriksaan lapangan
4. Proses SK/Izin
5. Penetapan biaya/retribusi (jika ada)
6. Pembayaran retibusi (jika ada)
7. Penyerahan SK/izin

Terhitung setelah persyaratan dipenuhi

• Retribusi : Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
• Segala biasa yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Izin Angkutan Kendaraan Bermotor