1. ·           Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal
2. ·           Termasuk dalam kriteria wajib UKL ·           Termasuk dalam kriteria wajib UKL – UPL sesuai dengan peraturan Walikota BanjarBaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang jenis rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL – UPL
3. ·           Lokasi rencana kegiatan sesuai dengan rencana Tata Ruang (IPPT)
4. ·           Dokumen di susun oleh konsultan atau orang yang berkompetensi

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan UKL-UPL
2. Umpeg menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas
3. Proses pendisposisian
4. Pemeriksaan UKL UPL
5. Tim uji kelayakan melakukan rapat koordinasi
6. Berkas UKL-UPL disampaikan ke instansi terkait
7. Penetapan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
8. Penerbitan Persetujuan Lingkungan
9. Penyerahan Persetujuan Lingkungan

7 Hari kerja

-

Penerbitan Persetujuan Lingkungan/Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

lapor.go.id