1. Draft rancangan Perbup
2. Draft rancangan Perbup, inventarisasi
3. Rancangan Perbup
4. Rancangan Perbup
5. Draft Perbup yang telah diperbaiki, permohonan nomor registrasi
6. Dokumen Perbup
7. Dokumen hasil evaluasi
8. Dokumen peraturan Bupati

1. 1. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Hukum
2. 2. menkonsultasikan, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan di Bagian Hukum dan ditindaklanjuti oleh OPD
3. 3. mengembalikan Rancangan Perbup Hasil tindaklanjut oleh OPD untuk di periksa/cek
4. 4. memberi paraf jika rancangan sudah benar, jika masih salah dikembalikan lagi ke OPD untuk diperbaiki, dan rancangan Peraturan Bupati tertentu dilakukan harmonisasi/evaluasi di Biro Hukum Provinsi
5. 5. Memberikan Nomor registrasi setelah hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum
6. 6. mengajukan Rancangan Peraturan bupati untuk ditandatangani oleh Bupati
7. 7. menandatangani rancangan peraturan Bupati sekaligus pengundangan dan penyebarluasan
8. 8. menggandakan dan mengarsipkan di bagian hukum sebagai bahan dokumentasi hukum

1. 2 hari menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati
2. 2 hari konsultasi, koordinasi dan harmonisasi
3. 1 hari pemeriksaan Rancangan Perbup Hasil tindaklanjut 
4. 3 hari memberi paraf dilanjutkan harmonisasi/evaluasi di Biro Hukum Provinsi
5. 1 hari Memberikan Nomor registrasi
6. 1 hari pengajuann Rancangan Peraturan bupati untuk ditandatangani 
7. 2 hari penandatanganan peraturan Bupati, pengundangan dan penyebarluasan 
8. 3 hari menggandakan dan mengarsipkan

Tidak dipungut biaya

Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Selatan

Jl. Poros Andoolo No. 1 Kompleks Perkantoran Bupati