1. A. SPPT SNI Dalam Negeri
   
   
2. 1. Untuk Perusahaan yang Sudah Memiliki SMM
   
   
3. a. Akte Perusahaan
4. b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. c. Ijin Usaha Industri (IUI)
6. d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. e. Surat Ijin Merk Dagang / Pendaftaran merk dagang / TPP
8. f. Sertifikat SMM
9. g. Pengendalian Mutu Produk
10. h. Bagan Organisasi Perusahaan
11. i. Pengendalian mutu bahan baku dan bahan pembantu
12. j. Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama proses
13. k. Bagan peta proses produksi
14. l. Daftar peralatan produksi
15. m. Daftar peralatan inspeksi / pengujian
16. n. Dokumen Sistem Manajemen Mutu
17. o. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI
18. p. Realisasi produk (satu) tahun terakhir
    
    
19. 2. Untuk Perusahaan yang Belum Memiliki SMM
    
    
20. a. Akte Perusahaan
21. b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
22. c. Ijin Usaha Industri (IUI)
23. d. Keterangan Domisili Perusahaan
24. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
25. f. Surat Ijin Merk Dagang / Pendaftaran merk dagang / TPP
26. g. Pengendalian Mutu Produk
27. h. Bagan Organisasi Perusahaan
28. i. Pengendalian mutu bahan baku dan bahan pembantu
29. j. Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama proses
30. k. Bagan peta proses produksi
31. l. Daftar peralatan produksi
32. m. Daftar peralatan inspeksi / pengujian
33. n. Dokumen Sistem Manajemen Mutu
34. o. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI
35. p. Surat pernyataan menerapkan SMM
36. q. Realisasi produk (satu) tahun terakhir
    
    
    
37. B. SPPT SNI Luar Negeri
    
    
38. 1. Persyaratan Importir
    
    
39. a. Surat permohonan sertifikasi, data perusahaan produsen dan surat pernyataan (F-MHN-01, F-MHN-02 dan F-MHN-03)
40. b. Letter of attorney
41. c. Memorandum of Understanding (MoU) antara importir dengan produsen/ MoU antara importir dengan eksportir/distributor dan MoU antara eksportir/distributor dengan produsen
42. d. Akte perusahaan
43. e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
44. f. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
45. g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
46. h. Angka Pengenal Importir (API)
47. i. Surat ijin merk dagang/ Pendaftaran merk dagang/ TPP
48. j. Bukti penguasaan gudang yang mempunyai Tanda Daftar Gudang yang berlaku
49. k. Jenis dan nomor pos tarif produk
    
    
50. 2. Persyaratan Perusahaan
    
    
51. a. Company Business Lisence
52. b. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu
53. c. Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah
54. d. Ilustrasi cara pembubuhan tanda SNI
55. e. Realisasi produk (satu) tahun terakhir

1. Pelanggan mengajukan permohonan layanan jasa sertifikasi
2. BBKKP melakukan pengecekan kelengkapan formulir aplikasi pelanggan. Jika belum lengkap, dikembalikan ke pelanggan untuk dilengkapi
3. Pembuatan surat penawaran biaya kepada pelanggan
4. Apabila penawaran biaya disetujui, maka dilanjutkan dengan pembuatan SPK dan tagihan biaya kepada pelanggan
5. Pelanggan membayar biaya sertifikasi
6. BBKKP melakukan kajian permohonan
7. Proses audit kecukupan dan audit lapangan
8. Apabila hasil audit telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan tahap komite
9. Proses penerbitan sertifikat
10. Penyerahan sertifikat kepada pelanggan

Sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik nomor 545/SK/Bd/BBKKP/XI/2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi kami: bbkkp.kemenperin.go.id

Sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Silakan lihat tarif layanan BBKKP di Peraturan Pemerintah RI nomor 47 Tahun 2011

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

Email : bbkkp_jogja@kemenperin.go.id
Telp/Fax : +62-274-512929 / +62-274-563655
SMS/WA : +62-811-2827-821