1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
3. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); "
5. "Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; "
6. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1).kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkutikan (observer); 2).kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI); 3). kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 4).kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5). kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan 6).kebenaran data dan informasi yang disampaikan. "

1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website : dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com