1. a. Memiliki Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;
2. b. Memiliki Akta notaris yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
3. c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;
4. d. Memiliki NPWP milik LKS/Orsos;
5. e. Memiliki Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. f. Memiliki Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kabupaten bagi LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;
7. g. Memiliki Rekomendasi dari LKKS Kabupaten;
8. h. Memiliki Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
9. i. Memiliki Daftar penerima manfaat ;
10. j. Memiliki Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi.

4 Hari

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

a.      SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

b.      Datang langsung ke Dinas Sosial;

c.      Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

d.      Tindak       lanjut        penanganan        melalui        Bidang