1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas Direktur/Ketua
3. Foto Copy Izin PBF yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal
4. Surat Penunjukan sebagai Kepala PBF Cabang
5. Pernyataan Kepala PBF Cabang Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Bidang Farmasi
6. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Penuh Apoteker Penanggung Jawab
7. Surat Bukti Penguasaan Bangunan dan Gudang/Laboratorium
8. Peta Lokasi
9. Denah Bangunan
10. Surat Bukti Penguasaan Laboratorium dan Daftar Peralatan Bagi PBF Yang akan Menyalurkan Bahan Obat
11. Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Penanggung Jawab
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota Setempat
13. Rekomendasi dari Balai POM
14. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
11. Berkas Perizinan dan Non Perizinan yang sudah di tanda tangani diberikan penomoran oleh front office
12. Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan diserahkan melalui loket front office kepada pelaku usaha

Waktu Penyelesaian pelayanan:

3 - 5 hari kerja

Tidak dipungut biaya

Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Website pengaduan : sulut.lapor.go.id

Nomor telepon pengaduan dan informasi : 085163597799

dan Whatsapp pengaduan dan informasi : 085394320008