1. Permohonan tertulis WP;
2. Surat Keterangan Lurah (apabila objek pajak tidak ada);
3. Asli SPPT yang dibatalkan;
4. Fotocopy SPPT yang benar;
5. Fotokopi KTP/KK/sejenis lainnya;
6. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

1. Wajib pajak menyampaikan berkas permohonan sesuai persyaratan ke Loket Pelayanan PBB;
2. Petugas loket pelayanan PBB dari sub bidang Pengolahan Data Informasi (PDI) menerima, menverifikasi dan mencocokan berkas permohonan pada aplikasi sistem administrasi PBB. Apabila diperlukan untuk verifikasi lebih lanjut wajib pajak akan diarahkan ke ruang konsultasi. Setelah verifikasi dan pencocokan berkas dokumen selesai kemudian dilakukan perekaman dan pencetakan tanda terima permohonan berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak. dan memberitahu kepada wajib pajak perkiraan selesainya pelayanan;
3. Petugas loket pelayanan PBB memberikan 1 (satu) lembar Formulir Pelayanan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak dan memberitahu perkiraan selesainya pelayanan serta meminta informasi berupa nomor telepon atau lainnya;
4. Petugas loket pelayanan membuat rekapitulasi jenis pelayanan per hari berupa Surat Pengiriman Berkas Pelayanan untuk dikirim kepada petugas koordinator berkas pelayanan dari sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi ;
5. Petugas koordinator berkas pelayanan merekam formulir pelayanan wajib pajak pada sistem monitoring pelayanan kemudian mengirim kepada petugas verifikasi/peneliti berkas pelayanan dari Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
6. Petugas verifikasi/penelitian melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas, menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHP) dan Surat Keputusan (SK) Pembatalan. Apabila diperlukan penelitian lebih lanjut, berkas pelayanan diverifikasi lapangan ke lokasi objek pajak;
7. Petugas verifikasi/penetian menyampaikan Surat Pengiriman Berkas Pelayanan, LHP dan SK Pembatalan yang telah diverifikasi kepada Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
8. Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi memeriksa dan memvalidasi LHP dan SK Pembatalan;
9. LHP dan SK Pembatalan yang telah divalidasi disampaikan oleh petugas koordinator kepada Kepala Bidang untuk disetujui;
10. SK Pembatalan berikut LHP yang telah disetujui disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditanda tangani;
11. Petugas koordinator memberikan nomor SK Pembatalan kemudian mengirim ke petugas entry data dari Sub Bidang Pengolahan Data Informasi untuk melakukan pembatalan SPPT.
12. SK Pembatalan kemudian disampaikan kepada petugas loket pelayanan apabila wajib pajak telah datang dan memintanya dengan membawa formulir pelayanan wajib pajak yang asli;
13. Formulir pelayanan diserahkan wajib pajak kepada petugas loket pelayanan;
14. Petugas loket pelayanan mencocokan formulir pelayanan wajib pajak pada sistem administrasi PBB;
15. SK Pembatalan diserahkan kepada Wajib pajak.

21 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pembatalan PBB

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

• website Kota Depok : www.depok.go.id , atau http://pbb-bphtb.depok.go.id, atau
• melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau
• Kotak pengaduan di ruang pelayanan.