1. Permohonan tertulis WP;
2. Isian Formulir SPOP;
3. Isian Formulir LSPOP jika terdapat bangunan;
4. Fotokopi KTP/KK/sejenis lainnya;
5. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan atas Tanah;
7. Surat Keterangan Lurah, Keterangan Tidak Sengketa, Riwayat Tanah dari Kelurahan objek pajak (apabila lampiran no.6 bukan berupa sertifikat);
8. Surat Pernyataan Transaksi untuk permohonan khusus transaksi BPHTB;
9. Draf Akta Jual Beli untuk permohonan khusus transaksi BPHTB;
10. 1Fotokopi SPPT;
11. Fotokopi IMB jika sudah ada;
12. Fotokopi SSPD BPHTB tervalidasi jika diperlukan;
13. Pengecekan bukti kepemilikan ke instasi yang berwenang jika diperlukan.

1. Wajib pajak menyampaikan berkas permohonan sesuai persyaratan ke Loket Pelayanan PBB;
2. 2. Petugas loket pelayanan PBB dari sub bidang Pengolahan Data Informasi (PDI) menerima, menverifikasi dan mencocokan berkas permohonan pada aplikasi sistem administrasi PBB. Apabila diperlukan untuk verifikasi lebih lanjut wajib pajak akan diarahkan ke ruang konsultasi. Setelah verifikasi dan pencocokan berkas dokumen selesai kemudian dilakukan perekaman dan pencetakan tanda terima permohonan berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak. dan memberitahu kepada wajib pajak perkiraan selesainya pelayanan;
3. Petugas loket pelayanan PBB memberikan 1 (satu) lembar Formulir Pelayanan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak dan memberitahu perkiraan selesainya pelayanan serta meminta informasi berupa nomor telepon atau lainnya;
4. Petugas loket pelayanan membuat rekapitulasi jenis pelayanan per hari berupa Surat Pengiriman Berkas Pelayanan untuk dikirim kepada petugas koordinator berkas pelayanan dari sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
5. 5. Petugas koordinator berkas pelayanan merekam formulir pelayanan wajib pajak pada sistem monitoring pelayanan kemudian mengirim kepada petugas verifikasi/peneliti berkas pelayanan dari Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
6. 6. Petugas verifikasi/penelitian melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas, menyusun Berita Acara Penelitian. Apabila diperlukan penelitian lebih lanjut, berkas pelayanan diverifikasi lapangan ke lokasi objek pajak;
7. Berkas yang telah selesai diperiksa atau telah diverifikasi lapangan dikirim kembali ke petugas koordinator berkas pelayanan untuk direkam hasilnya pada sistem monitoring pelayanan.
8. Petugas koordinator menyampaikan Surat Pengiriman Berkas Pelayanan dan Berita Acara Penelitian yang telah direkam kepada Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
9. Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi memeriksa dan memvalidasi Berita Acara Pembetulan;
10. Berita Acara Pembetulan yang telah divalidasi disampaikan oleh petugas koordinator kepada Kepala Bidang untuk disetujui;
11. Berita Acara Pembetulan yang telah divalidasi dan disetujui dikirim ke petugas entry data dari Sub Bidang Pengolahan Data Informasi untuk direkam hasilnya.
12. Hasil perekaman berupa SPPT sudah dapat dicetak melalui petugas loket pelayanan apabila wajib pajak telah datang dan memintanya dengan membawa formulir pelayanan wajib pajak yang asli;
13. Formulir pelayanan diserahkan wajib pajak kepada petugas loket pelayanan;
14. Petugas loket pelayanan mencocokan formulir pelayanan wajib pajak pada sistem administrasi PBB;
15. SPPT dicetak dan diserahkan kepada Wajib pajak.

5 hari kerja untuk permohonan khusus transaksi BPHTB

Tidak dipungut biaya

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

• website Kota Depok : www.depok.go.id , atau http://pbb-bphtb.depok.go.id, atau
• melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau
• Kotak pengaduan di ruang pelayanan.