1. Fotocopy KTP atau penanggungjawab / pemilik
2. Surat keterangan dari kepala desa / kelurahaan
3. Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan
4. Pernataan sanggup menjaga kelestarian lingkungan (SPPL)
5. Pernyataan sanggup memberikan informasi industri setiap 6 (enam) bulan
6. Fotocopy akte pendirian bagi CV, PO dan PT
7. Melampirkan Foto Copy NPWP dan Data Kepesertaan BPJS
8. Foto copy PBB tahun berjalan;

1. pemohon mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di loket inforamsi Front Office DPMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa / kelurahan, kecamatan dan juga melalui Website.
2. pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang di persyaratkan dan menyetorkanya di loket pendaftaran.
3. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, status tax clearance PBB, BPHTB, KSWP dan Kepesertaan BPJS kemudian dilakukan registrasi permohonannya oleh petugas loket dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi.
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke bidang pengolahan perizinan dan Non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim Teknis.
6. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila di perlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepaa DPMPTSP selaku koordinator Tim Teknis.
7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perzinan yang ada di back office untuk ditindaklanjuti.
8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan di teruskan ke kepala SUB bagian keuangan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.
9. Petugas loket informasi di Front Office menghubungi pemohon,menyampaikan besar retribusi diloket pembayaran.
10. Petugas loket pembayaran menerima dan meregistrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.
11. Bidang pelayanan perizinan dan Non perizinan melakukan pencetakan izin.
12. Izin yang telah di cetak selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dan di cap stempel dan diarsipkan di seksi pelaporan layanan.
13. Petugas loket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

5 Hari kerja

​​​​​

Tanda Daftar Industri (TDI)

1. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang pelayanan administrasi perizinan dan Non perizinan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui:

• Loket Pengaduan
• Kotak Saran
• Call Center : 085242886116
• Sms            : 082393441789
• Watsapp     : 082393441789
• Telp            : (0410) 22008
• Email         :

ptsp.kab.pangkajene@gmail.com

• Website :

https://dpmptsp.pangkepkab.go.id.

1. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
2. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.