1. 1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
2. 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
3. 3. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa : 1) Perjanjian peningkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti perluasan,atau 2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan 4) IMB; ataub. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri; 2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan. 3) Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan. Keterangan : - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu). c. Bukti afiliasi dan perjanjian pijam pakai, bila : 1) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau 2) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; 3) Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan;
4. 4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industry bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
5. 5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek : a. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; b. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
6. 6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
7. 7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
8. 8. Akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan Lokasi Lama;
9. 9. Rekaman NPWP sesuai lokasi priyek atau alamat perusahaan yang baru;
10. 10. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. 11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

2 Hari

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Perubahan