1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
2. 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)
3. NPWP perusahaan
4. b. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : *Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau banguna untuk kantor dan/atau gudang berupa :Perjanjian peningkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti perluasan,atau Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan IMB ; atau
5. d. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan,berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; keterangan: - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - Bila kurang dari jangka waktu tersebut,dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.
6. e. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai,bila: • tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi,atau • tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, • afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan,yang dibuktikan dengan kapamilikan saham dalam akta perusahaan.
7. c. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
8. d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: • Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; • bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran,tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
9. e. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
10. f. Rekaman izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
11. g. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. h. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya : - rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - rekomendasi Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/Industri cakram optic/Industri minuman beralkohol; - rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industry minyak kelapa sawit; - dan lainnya
13. i. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;
14. j. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan secara manual;
15. k. Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambah: • rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembagauntuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk; • rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier); • rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; • rencana program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
16. l. Untuk permohonan SIUPL tetap ditambah persyaratan : • melampirkan asli dan SIUPL Sementara; • rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;
17. m. Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan : • Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku; • Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
18. n. Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba,atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan : • Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau ; • Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
19. o. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan : rincian investasi yang mencantumkan lokasi investasi terbesar ; • bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan equity perusahaan;
20. p. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan : • Surat Penunjukan Distributor dan ; • Bukti penguasaan gedung
21. q. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
22. r. Presentasi bila diperlukan.

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

2 Hari

Tidak dipungut biaya

izin usaha perluasan