1. Surat Panggilan/relaas panggilan baik yang melalui Bagian Hukum Dan HAM/PNS/Pejabat pemerintahan desa di lingkungan pemerintah kabupaten Sanggau
2. Permohonan bantuan baik lisan/tertulis
3. Dokumen pendukung dalam penanganan perkara

1. PNS/Pejabat Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan bagian Hukum dan HAM terkait bantuan Hukum
2. Menerima informasi terkait dengan bantuan Hukum, Bantuan Hukum akan diberikan jika perkara yang dihadapi oleh PNS/Pejabat Pemerintahan Desa terkait dengan urusan kedinasan bukan perkara pribadi
3. Menerima Undangan dan mengikuti rapat antara : - Bagian Hukum dan HAM, PNS/Pejabat Pemerintahan Desa terkait, Kepala perangkat Daerah terkait dan pengacara (perkara pidana). - Bagian Hukum dan HAM, Perangkat Daerah terkait (Perkara Perdata).
4. PNS/Pejabat Pemerintahan Desa Menerima bantuan pengacara Kabupaten Sanggau untuk penanganan perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdata akan ditangani oleh Bagian Hukum dan HAM.

- Proses pesidangan :

1. Pidana (menyesuaikan dengan proses persidangan dan putusan yang Inkracht/kekuatan hukum yang tetap)
2. Perdata (menyesuaikan dengan putusan yang Inkracht/kekuatan hukum yang tetap)

Tidak dipungut biaya

Bantuan Hukum Kepada PNS dan Pejabat Penyelenggara Pemerintahan Desa

- Nomor HP Bagian Hukum Dan HAM 085705968245

- Pejabat pengelola pengaduan :

   Abdul Gani, S.IP

- Melalui kotak saran