1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotokopi NPWP Perusahaan
3. Fotokopi KTP.
4. Foto Copy Akte Pendirian badan usaha
5. Gambar denah bangunan beserta ukurannya.
6. Bukti kepemilikan /penguasaan hak atas tanah atau surat kontrak minimal 5 tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan.
7. Surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/kelurahan setempat.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
9. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi, kepengurusan, tenaga kesehatan, saran dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan.
10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
11. Foto copy SIUP.
12. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi (IPPT).
13. SIPA dan atau SIKTTK (minimal D3 Farmasi).
14. SIP perawat
15. Pasfoto 4x6 warna dua lembar.
16. Bukti/keterangan lainnya ( bila diperlukan)

1. 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan
2. 2) Petugas Front Office (FO) memeriksa kelengkapanberkas permohonan, jikalengkap lanjut entry data,memberikan tandaterima berkas pendaftaran dan berkas permohonan diteruskan ke Petugas Back Office (BO) untuk diproses lebih lanjut, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. 3) Petugas Back Office melakukan verifikasi, pembahasan dan pemeriksaan lapangan berkas permohonan, serta memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak berkas permohonan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
4. 4) Berkas permohonan izin yang memenuhi persyaratan/disetujui, dilakukan pemrosesan data dan penerbitan Draft SK Izin, tetapi untuk permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/ditolak, berkas permohonan dikembalikan/dikirim ke pemohon dan diberikan surat penolakan melalui petugas FO;
5. 5) Draf SK Izin diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sekretaris Dinas, selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas menjadi SK Izin dan kemudian diberikan penomoran oleh Bagian Umum dan didokumentasikan
6. 6) SK Izin diserahkan/dikirim ke pemohon melalui Petugas FO;
7. 7) Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada Pemohon setelah pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon.

10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Rp. 0,-

Izin Operasional Klinik Umum

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan  dilakukan  dengan 2 cara yaitu :

1. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan;
2. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu  dengan cara :

• Telepon : (0265) 772166
• Fax        : 0265 772166
• Email     : dpmptsppengaduan@gmail.com
• Website : dpmptsp.ciamiskab.go.id     

Kotak Saran