1. Nomor Induk Berusaha ( NIB)
2. Informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA);
3. Informasi KRK/KKPR;
4. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung);
5. Ketentuan Keselamayan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);
6. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);
7. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan antara lain: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Lokasi;
8. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementrian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan);
9. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);
10. PBG disertai dengan bukti bayar retribusi (Apabila sudah memiliki PBG sebelumnya);
11. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi disertai data arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat (Bila ada);
12. Data teknis tanah;
13. Data teknis arsitektur:
14. Data teknis struktur:
15. Data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Pelaku usaha melakukan permohonan melalui aplikasi SIMBG
3. Rekomtek/Pertek/BA dari Tim Teknis
4. Validasi dan Notifikasi
5. SBKBG

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Sertifikat Izin / Surat Keputusan (SK)

- Pengaduan Langsung

- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)